1. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada:

a. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

b. Pasal 128 menyatakan bahwa Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara yang dimaksud yang terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Adapun penerimaan pajak yang dimaksud terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta bea masuk dan cukai. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak terdiri atas iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, dan kompensasi data informasi. Dalam hal pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi obyek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan dan yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

3. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 1 Angka 8, Sektor Pertambangan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi areal usaha penambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yaitu bahan galian strategis, bahan galian vital dan bahan galian lainnya;

4. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 8, Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C ditentukan sebagai berikut:

a. Areal Produktif adalah sebesar 9,5 x hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.

b. Areal belum produktif, tidak produktif dan emplasemen serta areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan, adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.

c. Objek Pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15.

5. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ.6/1999 Tentang Penyempurnaan Tata Cara Pengenaan Pbb Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi Dan Galian C Sebagaimana Diatur Dengan Surat Edaran Nomor : Se-26/Pj.6/1999, pengenaan PBB atas areal belum produktif dan areal tidak produktif disempurnakan dengan memperhitungkan tahapan kegiatan penambangan sebagai berikut:

a. Penyelidikan umum, adalah sebesar 5% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;

b. Eksplorasi pada tahun ke-satu s/d ke-lima, masing-masing sebesar 20% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;

c. Eksplorasi untuk perpanjangan I dan II, adalah sebesar 50% dari luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan;

d. Pembangunan Fasilitas Eksploitasi (konstruksi) sampai dengan produksi adalah luas areal Wilayah Kuasa Pertambangan dengan Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan.

Oleh: syaifuddinse | Juni 16, 2010

Review RUU MINERBA 2008

R U U M I N E R B A 2008

Pembahasan pasal-pasal dari RUU Minerba sebagai pengganti dari UU no. 11 tahun 1997 yang mendukung

BAB I
KETENTUAN UMUM
( 1 pasal yi. ; pasal 1 )
“ See……………………………………………………………………………………………”

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
( 2 pasal yi. ; pasal 2 & 3 )
“ See……………………………………………………………………………………………”

BAB III
PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA
( 2 pasal yi. ; pasal 4 & 5 )
“ See……………………………………………………………………………………………”

BAB IV
KEWENANGAN( 3 pasal yi. ; pasal 6 , 7 & 8 )
Pasal 6
Kewenangan Pemerintah
-, Pemberian IUP lintas Prop. &
Atau lbh 12mil dr garis pantai
-, Menetapkan WP Pasal 7
Kewenangan Provinsi
-, Pemberian IUP lintas Kab.&
/wil laut 4-12mil dr garis pantai Pasal 8
Kewenangan Kabupaten
-, Pemberian IUP lintas Prop. &
/ wil laut s.d 4mil dr garis pantai

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN ( 25 pasal yi. ; pasal 9 s.d 33 )
Pasal 13 Bentuk WP ada 3 ; “ WUP , WPR & WPN “
Pasal 16 1 (satu) WUP terdiri ; “ 1 WIUP dan/atau BEBERAPA WIUP “
Pasal 20 & 21 “ WPR “ ditetapkan Bupati
Pasal 28 Perubahan status WPN menjadi WUPK

BAB VI
USAHA PERTAMBANGAN( 2 pasal yi. ; pasal 34 & 35 )
Pasal 34 usaha pertambangan ada 2 kelompok ; Mineral & Batubara
Pasal 35 usaha pertambangan ada 3 bentuk ; I U P , I P R & I U P K

BAB VII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN(28 pasal yi. ; pasal 36 s.d 63 )
Pasal 36
(1) IUP ada 2 tahap :
a. I U P Eksplorasi terdiri
• P U
• Eksplorasi
• Studi Kelayakan

(2) Pemegang IUP dapat melakukan sebag atau seluruh kegiatan (1)
Pasal 37
IUP dikeluarkan o/ bupati utk kabupaten, gubernur utk lintas kabupaten dan menteri utk lintas provinsi.

b. I U P Operasi Produksi terdiri
• Konstruksi
• Penambangan
• Pengolahan & Pemurnian
• Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 38
IUP bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi, maupun perseorangan.

Pasal 46 (2) ; IUP Ops Prod diberikan atas hasil pelelangan WIUP yang telah mempunyai data hasil kajian Studi Kelayakan

IUP Ops Produksi diberikan oleh : ( pasal 48 )
a. Bupati bila Lokasi penambangan, pengolahan & pemurnian serta PELABUHAN dalam 1 wil kab./kota
b. Gubernur bila PELABUHAN didalam wil kab. / kota yg berbeda setelah mendapat rekomendasi dr Bupati
c. Menteri bila PELABUHAN didalam wil prop. Yg berbeda setelah mendapat tekomendasi Gubernur & Bupati setempat

Pasal 39
(1) IUP eksplorasi Wajib memuat ketentuan :
a. Nama Perusahaan
b. Lokasi & Luas Wil
c. Rencana Umum Tata Ruang
d. Jaminan Kesungguhan (termasuk biaya
pengolaan lingkungan )
e. Modal Investasi
f. Perpanjangan Waktu tahap Kegiatan
g. Hak & Kewajiban pemegang IUP
h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan
i. Jenis Usaha yang diberikan
j. Rencana pengembangan & pemberdayaan
masy. Di sekitar wil.petambangan
k. Perpajakan
l. Penyelesaian perselisihan
m. Iuran tetap & Iuran eksplorasi
n. Amdal

(2) IUP Ops Produksi Wajib memuat ketentuan :
a. Nama Perusahaan
b. Luas Wil
c. Lokasi penambangan
d. Lokasi pengolahan & pemurnian
e. Pengangkutan & penjualan
f. Modal Investasi
g. Jangka waktu berlakunya IUP
h. Jangka waktu tahap kegiatan
i. Penyelesaian masalah pertanahan
j. Lingk Hidup terms reklamasi&pascatambang
k. Dana jaminan reklamasi & pascatambang
l. Perpanjangan IUP
m. Hak & Kewajiban pemegang IUP
n. Rencana pengembangan & pemberdayaan
masy. Di sekitar wil.petambangan
o. Perpajakan
p. PNBP ( Iuran tetap & Iuran Produksi)
q. Penyelesaian perselisihan
r. Keselamatan & kesehatan kerja
s. Konservasi Mineral & Batubara
t. Pemanfaatan brg, jasa & tech dlm Negeri
u. Penerapan kaidah keekonomian & keteknikan pertambangan yang baik
v. Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia
w. Pengelolaan data mineral & batubara
x. Penguasaan, pengembangan & penerapan tech pertambangan mineral atau batubara

Pasal 40 :
(1) IUP diberikan hanya untuk 1(satu) Jenis Mineral/batubara
(2) Bila terdapat mineral lain, First Priority
(3) untuk hal tersebut wajib mengajukan IUP baru ……………………….Etc till (6)

JANGKA WAKTU
Pasal 42 IUP EKSPLORASI :
1. Mineral LOGAM max. 8 thn
( PU 1 , explor 3 ms-ms dapat diperpanjang 2x untuk 1 & FS 1 perpanjang 1x untuk 1 )
2. Mineral bukan LOGAM max. 3 tahun
( PU 1 , explor 1 & FS 1 )
Bukan LOGAM Jenis tertentu max 7 thn
( PU 1 , explor 3 dapat diperpanjang 1x untuk 1 & FS 1 perpanjang 1x untuk 1 )
3. BATUAN max. 3 thn
( PU 1 , explor 1 & FS 1 )
4. BATUBARA max. 7 thn
( PU 1 , explor 2 dapat diperpanjang 2x ms-ms 1 & FS 2 )
Pasal 47 IUP OPERASI PRODUKSI :
1. Mineral LOGAM max. 20 thn
( dapat diperpanjang 2x untuk 10 thn )
2. Mineral bukan LOGAM max. 10 tahun
(dapat diperpanjang 2x untuk 5 thn )
3. Bukan LOGAM Jenis tertentu max 20 thn
(dapat diperpanjang 2x untuk 10 )
4. BATUAN max. 5 thn
(dapat diperpanjang 2x untuk 5 thn)
5. BATUBARA max. 20 thn
( dapat diperpanjang 2x untuk 10 thn )
LUAS WILAYAH
IUP EKSPLORASI
1. WIUP mineral LOGAM 100.000 Ha ( Ps. 50)
2. WIUP min NON LOGAM 25.000 Ha ( Ps. 53 )
3. WIUP min BATUAN 5.000 Ha ( Ps. 56 )
4. WIUP BATUBARA 50.000 Ha ( Ps. 59 )
IUP OPERASI PRODUKSI
1. WIUP mineral LOGAM 25.000 Ha ( Ps. 51 )
2. WIUP min NON LOGAM 5.000 Ha ( Ps. 54 )
3. WIUP min BATUAN 1.000 Ha ( Ps. 57 )
4. WIUP BATUBARA 15.000 Ha ( Ps. 60 )
Pasal 51
W U P logam diberikan dengan cara Lelang

Pasal 60
W I U P Batubara diberikan dengan cara Lelang

Pasal 54
W I U P bukan Logam diberikan dengan cara permohonan wil kpd yang berwenang (sesuai Ps 37 )

Pasal 57
W I U P Batuan diberikan atas permohonan wil kpd yang berwenang

BAB VIII
PERSYARATAN PERIJINAN USAHA PERTAMBANGAN
( 2 pasal yi. ; pasal 64 & 65 )
“ See………………………………………………………………………….……………….”

BAB IX
IPR ( IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT )
( 8 pasal yi. ; pasal 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 & 73 )
“ See……………………………………………………………………………………………”

BAB X
IUPK ( IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS ) ( 11 pasal yi. ; psl 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, &84)
Pasal 74
(1) IUPK diterbitkan Menteri ……………………… (3) – (7) n.u
(2) IUPK diberikan untuk 1 jenis Mineral Logam atau Batubara

Pasal 75
(1) (2) n.u (3) BUMN & BUMD Prioritas
(4) Badan Usaha Swasta untuk IUPK dari Lelang WIUPK

Pasal 77
(1) (2) IUPK Ops Produksi diberikan ke Badan Usaha yg memp. Data hasil kajian FS
( data kajian FS merup. Sinkronisasi data milik Pemerintah & PEMDA )
Pasal 78
IUPK Eksploitasi Wajib memuat a —– k ( See…………………………..………….)
Pasal 79
IUPK Ops Produksi wajib memuat a —— y ( See………………………………….)

Pasal 83
Luas dan Jangka Waktu IUPK Eksploitasi :
• Logam Max. 100.000 ha.
• Batubara Max. 50.000 ha.
Jangka Waktu :
• Logam max. 8 thn.
• Batubara max. 7 thn.
Operasi Produksi :
• Logam max. 25.000 ha.
• Batubara max. 15.000 ha.
Jangka Waktu :
• IUPK Logam atau Batubara Max. 20 thn.
& dapat diperpanjang masing2 10 thn.

BAB XI
PERSYARATAN IUPK ( 2 pasal yi. ; pasal 85 & 86 )
Pasal 86 (2) persyaratan Adm, teknis, lingkungan, Financial dlm (1) diatur dalam PP

BAB XII
DATA PERTAMBANGAN ( 3 pasal yi. ; pasal 87, 88 & 89 )
Pasal 87
Menteri atau Gubernur menugasi Lembaga Riset Negara/Daerah untuk penyelidikan & penelitian Pertambangan.

Pasal 88
1. Data Pertambangan milik PEmerintah / PEMDA
2. Data Pertambangan milik PEMDA disampaikan ke Pemerintah
3. Pengelolaan Data diselenggarakan Pemerintah / PEMDA

BAB XIII
HAK DAN KEWAJIBAN
( Bagian kesatu “ H A K ” 5 pasal yi. ; pasal 90 , 91 , 92 , 93 & 94 )
Pasal 93
(1) IUP & IUPK tdk boleh memindahkan kepada Pihak lain
(2) Pengalihan Saham bisa setelah tahapan Eksplorasi tahap tertentu
(3) Dengan syarat ; a. memberitahu yang berwenang
b. tdk bertentangan dg peraturan perundang-undangan

Pasal 94
IUP & IUPK haknya dijamin untuk melakukan Usaha Pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan

( Bagian kedua “ KEWAJIBAN “ 18 pasal yi. ; pasal 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 & 112 )
Pasal 99
IUP & IUPK Wajib :
(1) Menyerahkan Rencana Reklamasi & Pasca tambang saat mengajukan IUP/IUPK Ops Produksi
(2) Pelaksanaan sesuai peruntukan lahan tambang
(3) Peruntukan dicantumkan dalam Perjanjianpenggunaan tanah antara pemegang IUP/IUPK dan pemegang Hak atas tanah

Pasal 100
(1) Menyediakan dana Jaminan Reklamasi & Pasca tambang
(2) Menteri, Gubernur, Bupati dapat menetapkan Pihak ke III (tiga) untuk melaksanakan reklamasi & pasca tambang dg dana (1)
(3) Diberlakukan bila ; IUP/IUPK tdk melaksanakan Reklamasi sesuai Rencana

Pasal 103
(1) IUP/IUPK Ops Produksi wajib melakukan Pengolahan & Pemurnian hasil Penambangan di Dalam Negeri
(2) Dapat mengolah & memurnikan hasil tambang dari pemegang IUP/IUPK lainnya

Pasal 104
(1) Untuk pengolahan & pemurnian dapat kerjasama dgn Bdn Usaha, Koperasi atau perseorangan yang sudah memiliki IUP/IUPK
(2) IUP untuk (1) adalah “ IUP Ops Produksi Khusus untuk Pengolahan & Pemurnian “, diberikan Menteri, Gubernur atau Bupati
(3) Pemegang IUP/IUPK Ops Produksi (1) dilarang melaksanakan pengolahan hasil tambang yang tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK

Pasal 105
(1) Badan Usaha yg tidak bergerak di pertambangan yang akan menjual wajib memiliki “ IUP Ops Produksi untuk Penjualan “
(2) Hanya untuk 1 kali penjualan, diberikan Menteri, Gubernur atau Bupati
(3) Penjualan tersebut dikenai IURAN PRODUKSI
(4) Wajib melaporkan hasil penjualan kpd Menteri, Gubernur atau Bupati

Pasal 106
IUP/IUPK hrs mengutamakan Tenaga Kerja setempat, barang & Jasa dalam Negeri sesuai PerUU

Pasal 107
IUP/IUPK Ops Produksi wajib mengikutsertakan Pengusaha Lokal

Pasal 108
(1) Wajib menyusun program pengembangan & pemberdayaan Masyarakat
(2) Dikonsultasikan ke Pemerintah/PEMDA & Masyarakat

Pasal 112
(1) Setelah 5 tahun Produksi IUP/IUPK yang sahamnya dimiliki oleh Asing wajib melaksanakan DIVESTASI saham ke Pemerintah/PEMDA/BUMN/BUMD atau Swasta Nasional
(2) Diatur PP

BAB XIV
PENGHENTIAN SEMENTARA IUP & IUPK ( 4 pasal yi. ; pasal 113, 114, 115 & 116 )
Pasal 113
a. Keadaan KAHAR ( Force Majeur )
b. Keadaan yang menghalangi ( Blokade, Mogok, Perselisihan Perburuhan )
c. Daya dukung lingkungan tidak dapat menanggung beban kegiatan Ops Produksi di Wilayah tsb.

Pasal 114
(1) Jangka waktu max. 1 tahun & dapat diperpanjang 1 tahun
(2) & (3) n.u………………………….

BAB XV
BERAKHIRNYA IUP & IUPK ( 7 pasal yi. ; pasal 117, 118 , 119 , 120 , 121 , 122 & 123 )
Pasal 117 berakhirnya IUP/IUPK karena :
a. Dikembalikan
b. Dicabut
c. Habis masa berlakunya

Pasal 118
(1) Pemegang dapat menyerahkan IUP/IUPKnya dg pernyataan tertulis kpd Menteri/Gub/Bupati sesuai kewenangan & disertai alas an yg jelas
(2) Pengembalian dinyatakan Sah setelah disetujui Menteri/Gub/Bup & setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 119 IUP/IUPK dapt dicabut Ment/Gub/Bup apabila :
a. Pemegang tidak memenuhi kewajiban
b. Pemegang dinyatakan Pailit

Pasal 120
Bila jangka waktu habis & tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP/IUPK tersebut berakhir,

Pasal 123
Bila berakhir, pemegang IUP/IUPK wajib menyerahkan seluruh data eksplorasi & Ops Produksi ke Ment/Gub/Bup

BAB XVI
USAHA JASA PERTAMBANGAN ( 4 pasal yi. ; pasal 124, 125, 126 & 127 )
Pasal 124
(1) Pemegang IUP/IUPK wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal / Nasional
(2) Bila tidak terdapat persh jasa tsb., dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yg berbadan hokum Indonesia
(3) Jenis Usaha Pertambangan meliputi :
a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, & Pengujian peralatan dibidang
1) Penyelidikan Umum
2) Eksplorasi
3) Studi Kelayakan
4) Konstruksi pertambangan
5) Pengangkutan
6) Lingkungan Pertambangan
7) Pascatambang & Reklamasi dan/atau
8) Keselamatan & Kesehatan Kerja

b. Konsultasi, perencanaan & pengujian peralatan di bidang :
1) Penambangan
2) Pengolahan & Pemurnian

BAB XVII
PENDAPATAN NEGARA & DAERAH ( 6 pasal yi. ; pasal 128, 129 , 130 , 131 , 132 & 133)

BAB XVIII
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
( 5 pasal yi. ; pasal 134, 135 , 136 , 137 & 138 )

BAB XIX
PEMBINAAN , PENGAWASAN & PERLINDUNGAN MASYARAKAT
( Bag kesatu “ PEMBINAAN & PENGAWASAN ” 6 pasal yi. ; 139, 140, 141, 142, 143 & 144 )
( Bagian kedua “ PERLINDUNGAN MASY “ 1 pasal yi. ; pasal 145 )

BAB XX
PENELITIAN & PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN & PELATIHAN
( Bag kesatu “ PENELITIAN & PENGEMBANGAN ” 1 pasal yi. ; 146 )
( Bagian kedua “ PENDIDIKAN & PELATIHAN “ 2 pasal yi. ; pasal 147 & 148 )

BAB XXI
PENYIDIKAN
( 2 pasal yi. ; pasal 149 & 150 )

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF
( 7 pasal yi. ; pasal 151, 152, 153, 154, 155, 156 & 157 )

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
( 8 pasal yi. ; pasal 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, & 165 )

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
( 3 pasal yi. ; pasal 166, 167 & 168 )

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
( 4 pasal yi. ; pasal 169, 170, 171 & 172 )
Pasal 169 Kontrak Karya, PKP2B dan Masa Peralihan
a. Disebutkan bahwa Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah ada sebelum berlakunya UU ini akan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak (perjanjian).
b. bahwa KK dan PKP2B harus disesuaikan paling lambat 1 tahun setelah UU diberlakukan, kecuali terkait penerimaan negara. Penerimaan negara yang dimaksud adalah upaya-upaya peningkatan penerimaan negara.
Kesimpulan : UU ini ( Pasal 169 a&b ) memperbolehkan KK dan PKP2B yang sudah ada tetap berlaku hingga masa kontrak atau perjanjiannya selesai. Tetapi ( Kontradiktif kepastian Hukum ) dalam menjalani sisa berlakunya, ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan perjanjian harus disesuaikan dengan UU yang baru.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
( 3 pasal yi. ; pasal 173, 174 & 175 )

,


Masa berlaku

Masa berlaku IUP eksplorasi :
• Mineral logam maksimal 8 tahun,
• Mineral bukan logam 3 tahun
• Mineral bukan logam jenis tertentu 7 tahun.
• Batuan dapat diberikan dalam 3 tahun,
• Pertambangan batubara 7 tahun.

Masa berlaku IUP produksi :
Antara 5-20 tahun. Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan usaha pertambangannya.

Masa berlaku IUPK eksplorasi :
• Mineral logam maksimal 8 tahun
• 7 tahun untuk IUP eksplorasi batubara.

IUPK operasi produksi
• Mineral logam dan batubara diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 x 10 tahun.

Luasan wilayah

Luas Wilayah IUP eksplorasi :
• Mineral logam luas wilayah antara 5.000-10.000 ha, dan 25.000 untuk IUP produksinya.
• Mineral bukan logam seluas 500-25.000 ha dan maksimal 5.000 ha untuk IUP produksinya.
• Batuan , seluas 5-5.000 ha dan maksimal 1.000 ha untuk IUP operasi produksi batuannya.
• IUP eksplorasi batubara, luas wilayah antara 5.000-50.000 ha dan maksimal 15.000 ha untuk IUP operasi produksinya.

Sementara IPR, merupakan izin pertambangan untuk skala yang lebih kecil. IPR bisa dikeluarkan oleh bupati/walikota atau bahkan camat. Luas wilayah yang bisa diberikan pun lebih kecil. :
• Untuk perseroan maksimal 1 ha,
• Kelompok masyarakat maksimal 5 ha
• dan koperasi maksimal 10 ha.

Sedangkan untuk IUPK hanya bisa diberikan oleh menteri. Sama seperti IUP, IUPK juga ada dua tahap yaitu IUPK ekplorasi dan IUPK operasi produksi.
Wilayah untuk IUPK eksplorasi:
• Tambang mineral logam maksimal seluas 100.000 hektar dan 25.000 hektar untuk IUPK operasi produksinya.
• Sedangkan luas wilayah IUPK eksplorasi batubara maksimal 50.000 hektar dan 15.000 hektar untuk IUP operasi produksinya.

Bentuk Pengusahaan

Kewajiban Pembangunan Pengolahan
Dalam RUU Minerba juga tercantum mengenai keajiban pembangunan pengolahan (smelter) di dalam negeri. Hal ini ditetapkan untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk tambang dalam negeri.
Selama ini Indonesia dinilai kurang diuntungkan karena banyak produk tambang dalam negeri yang diekspor sebagai produk mentah, sehingga harganya murah. Setelah diolah di luar negeri, banyak produk setengah jad atau yang sudah jadi kembali diimpor ke Indonesia. Dengan begitu, nilai tambah produk-produk tambang justru dinikmati negara-negara lain.

Kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan PUP dalam melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri tercantum pada UU Minerba Pasal 110.
Dalam pasal 171 disebutkan pelaksanaan ketentuan tentang pemurnian terhadap pemegang Kontrak Karya yang telah berproduksi dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-undang Minerba disahkan.

Luas Wilayah

Ketentuan Fiskal (Perpajakan)

Dalam UU Minerba, beberapa ketentuan fiskal di dalam RUU Minerba adalah sebagai berikut:

Tarif perpajakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu/prevailing law (Pasal 133 Ayat 3 dan Ayat 5, Pasal 136).

Adanya kewajiban perpajakan tambahan sekitar 10%, yakni 6% untuk pemerintah pusat dan 4% untuk pemerintah daerah (Pasal 134 Ayat 1).

Besaran tarif iuran produksi (royalty) ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi dan harga (Pasal 137 Ayat 1).

Oleh: syaifuddinse | Juni 16, 2010

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.